Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan naik

Wednesday, 28 May 2008 04:50
Tiga fraksi sepakat mengusulkan PTKP Rp 60 juta per tahun. Untuk sekali ini mari kita dukung niat DPR yang akan menaikkan batas penghasilan yang tidak terkena pajak penghasilan (PPh).
Itulah pandangan sebagian besar fraksi yang sudah mengemuka dalam rapat-rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) PPh yang kini berlangsung.

Batas penghasilan ini, di dunia perpajakan dikenal dengan istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Saat ini, penghasilan yang terkena PPh adalah Rp 13,2 juta per tahun atau Rp 1,1 juta per bulan. Penghasilan di bawah itu, sudah tentu bebas dari pungutan pajak.

Sekarang, sebagian besar fraksi di DPR ingin menaikkan batasnya menjadi lebih tinggi lagi. Bahkan Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar dan PKB ingin mengubahnya menjadi Rp 60 juta per tahun. Artinya, batas penghasilan yang bakal terkena potongan PPh mulai Rp 5 juta per bulan. Ketiga fraksi besar di parlemen ini beralasan, usul kenaikan PTKP ini untuk meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan pas-pasan.

Apalagi saat ini harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, harga pangan, dan ongkos transportasi. "Dengan kondisi saat ini, PTKP yang sekarang akan terasa memberatkan masyarakat, makanya perlu diubah," ucap Wakil Panitia Ang-garan Komisi XI dari Fraksi Golkar Harry Azhar Azis, kemarin (27/5).

Pemerintah menawar

Anggota Panitia Khusus RUU PPh dari Fraksi PDI Perjuangan Agung Rai Wirajaya dan anggota Panitia Khusus RUU PPh dari Fraksi PKB Masduki Baidlowi pun setuju. "Patokan sekarang perlu diubah, sebab kondisi ekonomi ke depan bakal makin sulit," kata Masduki.

Sementara Fraksi PKS mengusulkan angka Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 18 juta pertahun. Alasan PKS, bila batasan PTKP terlalu tinggi, penerimaan pajak juga akan berkurang drastis. "Target pajak tahun ini sangat besar," tutur anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Andi Rahmat.

Sedangkan Fraksi PAN mengusulkan sebuah kompromi. Yaitu, Rp S juta per bulan atau Rp 36juta per taluin. "Kami mengambil jalan tengah antara keinginan pemerintah dan mayoritas fraksi DPR," kata anggota Komisi XI dari Fraksi PAN Drajad Wibowo.

Hingga kini, pemerintali dan DPR masih berkutat soal PTKP. Hari ini (2S/5), DPR akan membahasnya lagi. Direktur Jenderal Pajak Pajak Darmin Nasution hanya bisa pasrah menerima serbuan usul kenaikan PrKP.

Pemerintah mengusulkan PTKP Rp 12 juta per taluin, atau lebih rendali dari yang berlaku saat ini. Ini agar pemerintali bisa meraup pajak lebih banyak. "Saya serahkan ini kepada para pembahas RUU PPh," ungkap Darmin, akhir pekan lalu. Madina Prianti

Sumber : Majalah Kontan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Self assesment definition

Discussion Paper Chapter 1: Background to self assessment and the focus of the review This Chapter provides the context and essential background for the Review. It discusses the nature of income tax assessment and compares certain aspects of the current self assessment system with the full assessment system it replaced. The Chapter explains why the change was made, how the self assessment system has evolved and gives an overview of how the Tax Office approaches its compliance work. As further background, Chapter 1 highlights some similarities and differences between our system and that of four other countries with which Australia commonly compares itself: Canada, New Zealand, the United Kingdom and the United States. The Chapter also introduces themes that are the focus of the Review, including: how the current arrangements affect taxpayer uncertainty and the consequences of that uncertainty the need to balance the potentially conflicting objectives of collecting income tax, protecting
Baca selengkapnya

Implikasi perpajakan atas biaya tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Implikasi perpajakan atas biaya tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) Oleh Arles Ompusunggu Corporate Social Responsibility (CSR) yang diterjemahkan dengan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi hal yang semakin populer sejak disahkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pasal 74 UU PT mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melekat pada setiap perseroan danyang tidak melaksanakan akan dikenai sanksi hukum. Pasal 15 (b) UU Penanaman Modal juga mewajibkan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahan. Ketentuan tentang CSR tersebut merupakan momok baru bagi investor yang akan menanamkan modal secara langsung di Indonesia. Perusahaan akan mengganggarkan kewajiban tersebut sebagai sebagai biaya perseroan, yang akan membebankannya dalam biaya pengurang penghasilan bruto dan berpoten
Baca selengkapnya