indotaxsolution

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kenaikan harga bahan bakar minyak tak berpengaruh. Direktorat Jenderal Pajak optimistis target penerimaan pajak senilai Rp 534 triliun (memperhitungkan minyak dan gas) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2008 akan tercapai. "Kelihatannya mungkin malah terlampaui," kata Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution saat berkunjung ke redaksi Koran Tempo di Jakarta kemarin. Dia memaparkan, realisasi penerimaan pajak sampai empat bulan pertama tahun ini cenderung meningkat. Total penerimaan pajak dari Januari-April 2008 sudah mencapai Rp 173,654 triliun, sekitar 12 persen di atas target Rp 155,381 triliun. "Penerimaan pajak bertumbuh 44,92 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," katanya. Sementara itu, penerimaan pajak nonmigas mencapai 151,281 triliun atau meningkat 41,76 persen dibanding Januari-April tahun lalu. Darmin menilai penerimaan pajak pada bulan ini masih menunjukkan tren meningkat. "Growth-nya masih bagus, mungkin bisa 50 persen,&

Discussion Paper Chapter 1: Background to self assessment and the focus of the review This Chapter provides the context and essential background for the Review. It discusses the nature of income tax assessment and compares certain aspects of the current self assessment system with the full assessment system it replaced. The Chapter explains why the change was made, how the self assessment system has evolved and gives an overview of how the Tax Office approaches its compliance work. As further background, Chapter 1 highlights some similarities and differences between our system and that of four other countries with which Australia commonly compares itself: Canada, New Zealand, the United Kingdom and the United States. The Chapter also introduces themes that are the focus of the Review, including: how the current arrangements affect taxpayer uncertainty and the consequences of that uncertainty the need to balance the potentially conflicting objectives of collecting income tax, protecting

Dana asing di SBI juga menurun tinggal tersisa Rp 16,8 triliun Novrida Manurung JAKARTA. Isi celengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) semakin menyusut. Sepanjang satu pekan terakhir, dana yang parkir di SBI turun Rp 28,73 triliun, sehingga nilai outstanding SBI setelah lelang pekan ini sebesar Rp 182,4 triliun. Kendati dana SBI merosot, namun likuiditas di pasar masih berlimpah. "Dana SBI turun karena investor mengalihkan dana dari SBI ke instrumen lain," ujar Fauzi Ichsan, ekonom Standard Chartered Bank. Fauzi meyakini likuiditas masih berlimpah, meski bunga pasar uang antar bank, atau yang populer disebut overnight juga sudah beranjak naik. "Kenaikan overnight itu sinyal bahwa BI rate akan naik," jelas Fauzi. Bunga overnight sekarang bergerak di kisaran 8,3%, mendekati besaran BI rate, 8,25%. Panji Irawan, Sekretaris Jenderal ACI Forexindo melemparkan dugaan yang setali tiga uang. Penyebab kemerosotan dana di SBI adalah investor mengalihkan dananya dari SBI. Panji

Implikasi perpajakan atas biaya tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) Oleh Arles Ompusunggu Corporate Social Responsibility (CSR) yang diterjemahkan dengan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi hal yang semakin populer sejak disahkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pasal 74 UU PT mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melekat pada setiap perseroan danyang tidak melaksanakan akan dikenai sanksi hukum. Pasal 15 (b) UU Penanaman Modal juga mewajibkan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahan. Ketentuan tentang CSR tersebut merupakan momok baru bagi investor yang akan menanamkan modal secara langsung di Indonesia. Perusahaan akan mengganggarkan kewajiban tersebut sebagai sebagai biaya perseroan, yang akan membebankannya dalam biaya pengurang penghasilan bruto dan berpoten

Rencana pemerintah menerbitkan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) masih menghadapi kendala pajak ganda. Hal tersebut disampaikan Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, Rahmat Waluyanto usai acara sosialisasi SBSN di Jakarta, Kamis (29/5). Rahmat mengatakan, saat ini Dirjen Pengelola.Utang dan Dirjen Pajak akan mencari jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. "Khusus imtuk PPN sukuk ijarah ada pajak ganda. Untuk memenuhi kesyariahan harus ada perpindahan aset, tidak ada visible delivery ke pihak lain. Tetapi oleh pajak hal tersebut tetap dihitung riil dan kena PPN. Meskipun tidakada perpindahan tetap kena PPN. Harusnya yang pertama tidak kena pajak karena tidak ada nilai tambah, tapi kenapa harus dua kali," urainya. Rahmat mengatakan, Dirjen Pengelolaan Utang dan Dirjen Pajak sudah melakukan pembicaraan informal mengenai pajak ganda sukuk ini. Namun diakuinya untuk penghapusan pajak ganda itu, harus menunggu amandemen UU PPN. Amandemen UU PPN, menurutnya,